PUBG Mobile

Fatwa PUBG Haram Ini Nasib Turnamen PUBG di Aceh

Beberapa waktu lalu, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh telah menetapkan bahwa game PUBG Mobile haram. Sejak ditetapkannya fatwa tersebut, berbagai isu pun muncul di tengah-tengah masyarakat. Tak sedikit masyarakat yang bingung harus seperti apa menanggapi fatwa ini. Masalahnya, penetapan fatwa haram ini tidak disertai dengan sanksi yang jelas bagi pelanggarnya. Ini yang membuat masyarakat bingung untuk meresponnya. Sementara itu, sebelum fatwa haram resmi ditetapkan, komunitas PUBG Mobile Aceh sudah mengumumkan akan mengadakan turnamen PUBG Mobile. Lalu, bagaimana nasib turnamen ini?

Saat ini, penetapan fatwa haram memang belum disertai dengan hukuman yang jelas. Menurut Teungku H. Faisal Ali, Wakil Ketua MPU Aceh, saat ini proses yang dilakukan pemerintah setempat tentang fatwa ini adalah melakukan sosialisasi secara persuasif pada para pemain game. Sosialisasi ini tentu membutuhkan waktu supaya semua lapisan masyarakat bisa mengerti mengapa game ini pada akhirnya diharamkan,

Akan tetapi, ada hal yang menarik tentang ini. Meski pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan sosialisasi, masyarakat justru tampak tak acuh. Mereka masih tetap memainkan game PUBG Mobile seperti biasanya. Bahkan, turnamen PUBG di Aceh yang akan diadakan awal Juli mendatang masih tetap membuka pendaftaran. Kemudian, yang lebih menariknya lagi, menurut pihak penyelenggara, jumlah pendaftaran peserta justru bertambah usah pengumuman fatwa ini.

Pihak penyelenggara turnamen PUBG Mobile di Aceh pun mengungkapkan bahwa mereka akan tetap mengadakan turnamen PUBG Mobile ini jika pemerintah tak memberikan peraturan tegas atas fatwa tersebut. Jika memang ada sanksi yang diberikan, misalnya denda atau hukuman, pihak penyelenggara mungkin akan menghentikan turnamen tersebut.

Terkait dengan turnamen PUBG Mobile di Aceh, sepertinya pemerintah pun langsung tak tinggal diam. Seperti yang dikutip dari Aceh.tribunnews.com. ada sekitar 30 satpol PP dan Wilatul Hisbah Pidie yang merazia sejumlah kafe. Razia ini dilakukan karena beberapa kafe diduga menyelenggarakan turnamen PUBG Mobile.

Turnamen PUBG Mobile di Aceh sendiri rencananya akan diikuti oleh 77 tim dengan total peserta sebanyak 308 peserta. Hadiah yang diberikan pun cukup banyak, yaitu Rp 14 juta. Turnamen PUBG Mobile ini rencananya akan dilaksanakan pada 7 – 8 Juli 2019.

Sebelum melakukan razia, pemerintah setempat mendapatkan kabar tentang akan diadakannya turnamen ini. Mereka lalu mendatangi kafe-kafe yang biasa dijadikan sebagai tempat berkumpulnya para pemain PUBG. Pada razia kali ini, masyarakat tidak menolak apa yang telah dilakukan oleh pemerintah. Hasilnya, turnamen PUBG Mobile yang telah direncanakan akan diselenggarakan pada awal Juli mendatang pun pada akhirnya dibatalkan.

Tak hanya itu, pemerintah setempat juga akan terus melakukan razia di tempat-tempat yang biasanya digunakan sebagai tempat bermain PUBG. Ke depan, sasaran razia adalah kafe yang berada di Jalan Prof A. Majib Ibrahim, warnet, dan sejumlah kafe yang letaknya di dekat tempat wisata tepi pantai.

Razia semacam ini mendapatkan respon yang beragam dari masyarakat. Beberapa masyarakat ada yang setuju dengan langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Beberapa yang lainnya merasa hal ini sangat keterlaluan karena bisa membungkam kebebasan masyarakat.

Meski masih menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat, fatwa haram game PUBG Mobile dan sejenisnya harus tetap ditaati oleh masyarakat setempat. Fatwa ini juga tidak asal dikeluarkan. MPU Sebelumnya sudah melakukan sidang paripurna untuk membahas dampak negatif dan positif dari game ini. Hasilnya, game ini memang lebih banyak dampak negatifnya daripada positifnya sehingga sangat wajar jika MPU akhirnya mengeluarkan fatwa haram.

 

Leave a Reply