PUBG Mobile

Tanggapan Ulama Aceh atas PUBG Mobile Arab Saudi

Beberapa waktu lalu, General Sports Authority (GSA) menggelar turnamen PUBG Mobile. Lembaga yang berada di bawah pemerintah Arab Saudi ini sudah mengadakan turnamen pada 15 – 21 Juni 2019 lalu di King Abdullah Sports City, Jeddah. Lama ditunggu kabarnya, akhirnya Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh pun angkat bicara mengenai hal ini.

Aceh yang memiliki nama lain sebagai Serambi Mekah sudah mengumumkan fatwa haram untuk game PUBG Mobile dan juga sejenisnya. Fatwa haram ini pun menimbulkan tanggapan yang beragam dari masyarakat. Meski tak setuju, para player PUBG Mobile pun tak bisa menolak. Mereka harus mengikuti peraturan dari pemerintah.

Sementara Arab Saudi menggelar turnamen PUBG Mobile yang meriah, di Serambi Mekah game ini justru dilarang. Ini tentu menjadi kontradiksi. Tidak sedikit pemain PUBG Mobile yang mengharapkan penjelasan dari pihak MPU Aceh. Setelah lama ditunggu, akhirnya perwakilan MPU Aceh pun angkat bicara.

Wakil Ketua MPU Aceh, Teungku Faisal Ali, mengungkapkan komentarnya melalui Detik.com. Menurutnya, ukuran kebijakan yang dibuat oleh MPU Aceh bukan Arab. Mereka membuat kebijakan berdasarkan hukum agama. Jadi, berdasarkan pandangan agama yang dipadukan dengan kajian para ahli, MPU Aceh pun sepakat dengan memfatwakan bahwa PUBG dan sejenisnya haram.

Ia juga menegaskan kembali bahwa hukum tersebut bisa berlaku di suatu negara, tetapi tidak berlaku di negara lain. Hal ini wajar karena masing-masing daerah memiliki kondisi yang lain. Lalu, berkaitan dengan fatwa haram ini, pemerintah Aceh akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan secara persuasif agar mendapatkan kesepahaman dari masyarakat.

Zona Merah Pemain PUBG Mobile di Aceh

Adanya fatwa haram ini jelas menjadi sesuatu yang diresahkan oleh para pemain. Mereka seakan berada di ‘zona merah’ akibat adanya fatwa haram ini. Semenjak diterbitkannya fatwa haram tersebut, pemerintah melalui bantuan Kasatpol PP mulai menggalakkan razia. Mereka mengunjungi kafe-kafe yang sering dijadikan sebagai tempat berkumpul pemain PUBG.

Berada di ‘zona merah’ bukan hal yang mudah untuk para pemain. Sebelum adanya fatwa haram, komunitas PUBG Mobile dan game esports sejenis sering mengadakan Kenduri esports cloth. Selain sebagai ajang silaturahmi, mereka juga membahas isu-isu terkini di dunia esports.  Kali ini, mereka pun membicarakan mengenai fatwa haram yang diberlakukan oleh pemerintah aceh.

Fakhrizal selaku panitia sekaligus koordinator Ruang Game, mengatakan bahwa fatwa haram tersebut telah menempatkan para pemain dalam ‘zona merah’. Mereka pun akhirnya membatasi rencana pengembangan PUBG di Serambi Mekah tersebut.

Ruang game sendiri sebelumnya sering sekali mengadakan turnamen PUBG mulai dari level kabupaten sampai kota. Juara terbaik akan mewakili Aceh untuk bertanding di tingkat nasional. Dengan begitu, akan ada atlet-atlet profesional yang bisa berkarier untuk tim-tim besar Indonesia.

Sayangnya, pengembangan PUBG Mobile ini harus berhenti karena fatwa haram yang telah dikeluarkan oleh MPU Aceh. Mau tidak mau, semua komunitas harus mengikuti aturan yang berlaku dari pemerintah. Jika mereka ingin tetap berkarier di dunia esports, mau tidak mau mereka harus keluar dari ‘Zona Merah’ tersebut.

Sampai sekarang MPU Aceh tetap gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Beberapa kalangan sangat mendukung fatwa haram ini, terutama untuk menjaga generasi muda agar tidak kecanduan game. Akan tetapi, selayaknya peraturan pada umumnya, akan ada pihak-pihak yang juga merasa keberatan. Apa pun itu, pemerintah pasti sudah memikirkan baik dan buruknya keputusan yang mereka buat. Kita wajib untuk mengikuti aturan tersebut.

 

Leave a Reply